Wajar, Usulan Cukai Rokok untuk BPJS Kesehatan

20-03-2017 / KOMISI IX

 

Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Iqbal menilai usulan agar dana cukai rokok digunakan untuk dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan adalah hal wajar karena anggaran BPJS Kesehatan masih mengalami defisit.

 

“Cukai rokok merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dari sektor pajak, dimana pada tahun 2017, targer cukai rokok sebesar Rp150 triliun, yang dialokasikan untuk belanja termasuk anggaran BPJS Kesehatan ” kata Iqbal dalam pernyataan persnya kepada Parlementaria, Senin ( 20/3/2017). 

 

Karena itu, kalau ada usulan dana cukai rokok untuk dana BPJS Kesehatan, menurut Iqbal  adalah hal wajar, meski demikian harus tetap melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan perundangan dan secara prosedural. “Usulan dana cukai rokok ini merupakan solusi untuk meningkatkan anggran program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang penyelenggaranya adalah BPJS Kesehatan,” ujarnya.

 

Di sisi lain, agar anggarannya tidak defisit, Politisi PPP itu mengusulkan BPJS Kesehatan harus memperbanyak kepesertaan mandiri, sehingga dana yang disetorkan peserta mandiri dapat dimanfaatkan untuk membantu peserta tidak mampu atau subsidi silang. 

 

“Kemenkes harus mengedepankan program pencegahan di masyarakat, untuk menekan defisit angggran BPJS Kesehatan,” pungkasnya.(rnm,mp)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...